Modus pemotongan bantuan dilakukan dengan dalih biaya gesek ATM dan ongkos ojek.

-
LSM VS Pendamping PKH Soal Dugaan Pemotongan Bantuan Rp 50 Ribu di Cenrana, Siapa Benar?
Tim Redaksi - Maros News
24/05/2023

Screnshoot temuan kartu ATM di kantongan
Cenrana, Maros– Dugaan pemotongan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dilakukan oknum tenaga pendamping PKH di Dusun Tanete, Desa Cenrana Baru, Kecamatan Cenrana.

“Nominal bantuan yang dipotong sebesar Rp 50 ribu dengan alasan biaya gesek ATM dan ongkos ojek,” kata Abdul Malik, Ketua LSM Kelompok Independen Pencari Fakta Republik Indonesia (KIPFA-RI) Kabupaten Maros, Rabu (24/5/2023).

Baca juga:
Tambang Galian C di Desa Laiya Diresahkan Warga, LSM Bumi Mentari : Itu Tidak Bisa Dibiarkan
Lanjut Malik menjelaskan, pihaknya juga menemukan sang oknum pendamping PKH menyimpan kartu PKH, ATM dan buku tabungan para penerima PKH.

“Temuan itu berdasarkan hasil investigasi di lapangan. Kami menemukan kartu PKH, ATM dan buku tabungan dalam kantong kresek dari oknum pendamping PKH. Inisialnya MA,” ungkapnya.

Baca juga:
Ada 715 Keluarga di Maros Dicoret Dari Daftar Penerima Bantuan PKH
“Dalam temuan kami juga, ada semacam calo yang bertugas mengumpulkan ATM dan buku tabungan penerima PKH lalu diserahkan ke oknum pendamping PKH itu,” tambah Malik.

Malik mengkalkulasikan jika setiap kelompok PKH berjumlah 200 orang dan dikalikan Rp 50 ribu per orang maka akan meraup keuntungan Rp 10 juta setiap kali penarikan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pemilik usaha Diskotik DA Club 41 di Sumsel berikan Klarifikasi atas pemberitaan yang merugikan dirinya

-
Gambar
  JAKARTA - Tanggapi pemberitaan di beberapa media Thomas salah satu pemilik Diskotik Darma Agung 41 (DA 41)Palembang merasa dirugikan dengan statement tersebut kepada media ketika di hubungi melalui telepon seluler mengutarakan kekesalannya dan memberikan klarifikasi pada Jumat (1/6/24). Beredar pemberitaan sebelumnya bahwa Diskotik DA Club 41 tidak memiliki ijin usaha pelaku hiburan malam!. Thomas pelaku usaha hiburan di Sumatera Selatan ini menjelaskan bahwa ijin usahanya jelas ada dan sudah berjalan bertahun-tahun artinya memiliki legalitas atau ijin resmi sebagai pelaku usaha hiburan dari pihak terkait. Dirinya merasa dirugikan dengan pemberitaan beberapa media yang asal muat tidak konfirmasi kebenarannya yang berdampak negatif buat saya selaku pemilik usaha. "Harusnya wartawan, memiliki fungsi kontrol Sosial dalam memberitakan sebuah hasil karya tulisnya harus berimbang sesuai UU Nomor 40 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalis itu baru namanya Jurnalis/wartawan yang benar...
Read more »

SMPN 27 Perkuat Karakter Siswa Melalui Kewirausahaan dan Anti Perundungan

-
Gambar
Program Sekolah Penggerak (PSP) dan implementasi kurikulum merdeka, membawa dampak signifikan bagi UPT SPF SMP Negeri 27 Makassar.  Pembelajaran dengan prinsip student centered learning dan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) memberi warna berbeda dalam pembentukan karakter siswa. Salah satunya adalah karakter mandiri dan kreatif melalui gelar karya P5 pada Market Day yang dihelat di halaman sekolah pada Selasa (28/5/2024). Kepala UPT SPF SMPN 27 Makassar, Nurdin, S. Pd, SH, M. Pd yang membuka kegiatan secara resmi mengingatkan guru agar senantiasa aktif mendampingi dan membimbing siswa. “Saya harapkan guru-guru agar senantiasa proaktif mendampingi anak-anak kita dalam menerapkan kurikulum merdeka”. Menurut Nurdin, pelaksanaan projek P5 memiliki banyak manfaat bagi siswa. “Dalam P5 ini banyak manfaat yang bisa dipetik. Anak-anak diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi secara mandiri” jelas Nurdin. Sejumlah tenda tenan tampak menyajikan berbagai jajanan makan...
Read more »

Ketua DPRD Malaka Dalang Aksi Kekerasan Terhadap Warga dan Aparat? Ini kronologis peristiwanya

-
Gambar
  Aksi kekerasan, hadang, lempar, dan pukul yang terjadi di ruas jalan sekitar Rumah Kuning Desa Haitimuk Kecamatan Weliman ternyata disinyalir ada bos besar yang mendalanginya. Apakah Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Bria Seran, SH dalang aksi kekerasan? Ini kronologis peristiwanya.  Data dan informasi yang diperoleh, aksi kekerasan yang terjadi di belakang Rumah Kuning Desa Haitimuk Kecamatan Weliman terkesan dibiarkan Ketua DPRD Malaka, Adrianus Bria Seran bersama Kapolsek Malaka Barat, Kapolsek Weliman dan Kapolsek Wewiku yang berada di sekitar tempat kejadian peristiwa (TKP).  Itulah sebabnya sebagaimana media lokal di Malaka, beberapa hari lalu melansir, Tim Kuasa Hukum Simon-Felix, Wilfridus Son Lau, SH, MH mensinyalir adanya aktor intelektual di balik aksi kekerasan yang menimpakan korban terhadap warga, personil TNI dan Polri. Aksi kekerasan hadang, lempar dan pukul dilakukan sekelompok pemuda yang mengkonsumsi minuman keras sejak Rabu, 27 Agustus 2024 pagi ...
Read more »