Reporter: K. Herman S.
Yogyakarta, - Sosialisasi Peraturan Walikota Yogyakarta No. 81 Tahun 2023
Tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquied Immuno Deficiency Syndrome
Dan Infeksi Menular Seksual Tahun 2023 - 2027 berlangsung Jumat, 26/01/2024 di Ruang Arjuna Lantai III Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kota Yogyakarta, Jalan Kenari No. 56 Kompleks Balaikota Yogyakarta
Kepala Seksi P2M & Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dr. Lana Unwanah dalam sambutannya menyampaikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, HIV AIDS merupakan penyakit menular dan merupakan kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan.
Sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah untuk mencapai Sustainable Development
Goals (SDGs). Upaya pencegahan dan pengendalian HIV AIDS berkaitan erat dengan
beberapa tujuan SDGs, terutama: Kesejahteraan dan Kesehatan yang Baik, Kesetaraan
Gender, Mengurangi Ketidaksetaraan dan Perdamaian, Keadilan, dan Lembaga yang Kuat.
Selain itu untuk mencapai Three Zero (zero new HIV infection, zero AIDS related death dan zero discrimination) maka penanggulangan HIV AIDS perlu dilakukan secara
komprehensif. Penanggulangan HIV AIDS secara komprehensif memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sektor kesehatan, sektor pendidikan dan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) Penggiat HIV.
Sesuai dengan komitmen Kementerian Kesehatan, Pemerintah Kota Yogyakarta
juga berkomitmen mengakhiri endemi HIV pada tahun 2030. Sebagai bentuk dari komitmen tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan upaya penanggulangan HIVAIDS untuk mencapai Three Zero dengan menempuh jalur cepat (fast track) triple ninetyfive (95-95-95). Wujud dari Komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penanggulangan HIV AIDS dan IMS yaitu dengan adanya dasar hukum untuk
melaksanakan penanggulangan HIV AIDS dan IMS di Kota Yogyakarta. Dasar hukum tersebut yaitu Peraturan Walikota Yogyakarta No 81 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Deficiency
Syndrome Dan Infeksi Menular Seksual Tahun 2023 – 2027.
Upaya Penanggulangan HIV AIDS dan IMS di Kota Yogyakarta dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Walikota tersebut. Peraturan Walikota No 81 Tahun 2023 tersebut
mengatur terkait penguatan lintas program, lintas sektor dan LSM pada penanggulangan
HIV AIDS dan IMS di Kota Yogyakarta. Pada Peraturan Walikota tersebut diharapkan
masing-masing lintas program, lintas sektor dan LSM menjalankan tugasnya dalam
penanggulangan HIV AIDS dan IMS sesuai yang diatur pada Peraturan Walikota. Dalam
rangka melaksanakan upaya penanggulangan HIV AIDS dan IMS berdasarkan Peraturan
Walikota No 81 Tahun 2023 maka diperlukan kegiatan Sosialisasi dan penggalangan
komitmen dengan lintas program, Fasyankes, lintas sektoral dan LSM Penggiat HIV. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bekerjasama dengan UPKM/CD Bethesda
YAKKUM melaksanakan Sosialisasi Peraturan Walikota Yogyakarta No 81 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus,
Acquired Immuno Deficiency Syndrome Dan Infeksi Menular Seksual Tahun 2023 – 2027.
Diskusi dan tanya jawab yang difasilitatori oleh Ignatius Praptoraharjo, M. Si, Ph.D. (Fasilitator dan konsultan dalam penyusunan RAD) dalam mensosialisasikan Peraturan Walikota Yogyakarta No 81 Tahun 2023 Tentang
Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired
Immuno Deficiency Syndrome Dan Infeksi Menular Seksual Tahun 2023 – 2027, tujuan Khusus koordinasi program penanggulangan HIV/AIDS dan IMS, rencana tindak lanjut program penanggulangan HIV/AIDS dan IMS.
Adapun unsur yang terlibat dalam penyusunan RAD dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Fasilitator, Polresta Kota Yogyakarta, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Yogyakarta, Balai Pendidikan Menengah DIY, Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda
Kota Yogyakarta, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota
Yogyakarta, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Yogyakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kota Yogyakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Kota Yogyakarta, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kota Yogyakarta, Dinas Pekerjaan umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPR) Kota Yogyakarta, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
(DP3AP2KB), Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Kota Yogyakarta, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Kota Yogyakarta, Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Kota Yogyakarta, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta, Satuan Pamong Praja, TP PKK Kota Yogyakarta, Bidang P2P PD SIK Dinas Kesehatan Kota
Yogyakarta, Seksi P2M dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota
Yogyakarta, Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional Komplementer Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas
Kesehatan Kota Yogyakarta, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Seksi Farmasi, Makanan Minuman dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Tim Kerja Sub Bagian Keuangan dan PEP Dinas
Kesehatan Kota Yogyakarta, RSUD Kota Yogyakarta, RS Panti Rapih, RS Bethesda, RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Puskesmas Gedongtengen,
Puskesmas Umbulharjo, Puskesmas Tegalrejo, Puskesmas Mantrijeron, Puskesmas Pakualaman,
Pengelola Program HIV Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, DO HIV Kota Yogyakarta, Yayasan Vesta Indonesia, Yayasan Victory Plus, PKBI Kota Yogyakarta, Yayasan KEBAYA, UPKM/CD Bethesda YAKKUM
