BPK Sulut Temukan Selisih Penggunaan Anggaran Insentif di Dinkes Tomohon

-

 *Press Realease...*

MANADO  – Aparat penegak hukum Kota Tomohon diingatkan segera mengambil tindakan menyusul ditemukannya selisih penggunaan anggaran insentif di dinas kesehatan (Dinkes) daerah tersebut senilai Rp388.677.425,00, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).


Masalahnya, selisih dana temuan BPK Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) pada Tahun Anggaran (TA) 2022 itu, dinilai tidak sesuai jika dikaitkan dengan bentuk pelayanan kesehatan.


Hasil laporan pemeriksaan BPK Perwakilan Sulut membeberkan, pemberian insentif tersebut dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini memicu dugaan adanya unsur pelanggaran hukum dalam pemberian insentif tersebut.


Selain itu, BPK Perwakilan Sulut juga mengungkapkan kalau Pemerintah Kota (Pemkot)  Tomohon telah menganggarkan belanja pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2022 sebesar Rp 284.176.442.100,00 miliar, dengan capaian 96,22 persen atau senilai Rp 273.426.152.156,00 miliar.


Sementara dari realisasi belanja pegawai tersebut, sejumlah dana digunakan untuk pembayaran belanja Insentif pajak dan retribusi daerah sebesar Rp1.151.511.860,00 miliar.


Meskipun anggaran belanja pegawai telah terealisasi sebagian besar, namun penggunaan dana untuk pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah menjadi sorotan, terutama setelah temuan BPK terkait pemberian insentif yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan.


Imbas dari penggunaan anggaran tersebut, Pemkot Tomohon pun menjadi sorotan dengan dugaan tidak menuntaskan beberapa masalah terutama di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada 2021 dan 2022, sehingga menimbulkan menimbulkan pertanyaan khususnya pada transparansi serta akuntabilitas mengelola keuangan daerah.


Terkait temuan tersebut diharapkan menjadi peringatan penting bagi semua pihak terkait agar lebih memperhatikan prosedur serta ketentuan yang ditetapkan dalam pemberian insentif serta penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.


Sayangnya hingga berita ini dipublikasikan tidak mendapat respons dari pemerintah kota Tomohon. (arthur mumu)



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pemilik usaha Diskotik DA Club 41 di Sumsel berikan Klarifikasi atas pemberitaan yang merugikan dirinya

-
Gambar
  JAKARTA - Tanggapi pemberitaan di beberapa media Thomas salah satu pemilik Diskotik Darma Agung 41 (DA 41)Palembang merasa dirugikan dengan statement tersebut kepada media ketika di hubungi melalui telepon seluler mengutarakan kekesalannya dan memberikan klarifikasi pada Jumat (1/6/24). Beredar pemberitaan sebelumnya bahwa Diskotik DA Club 41 tidak memiliki ijin usaha pelaku hiburan malam!. Thomas pelaku usaha hiburan di Sumatera Selatan ini menjelaskan bahwa ijin usahanya jelas ada dan sudah berjalan bertahun-tahun artinya memiliki legalitas atau ijin resmi sebagai pelaku usaha hiburan dari pihak terkait. Dirinya merasa dirugikan dengan pemberitaan beberapa media yang asal muat tidak konfirmasi kebenarannya yang berdampak negatif buat saya selaku pemilik usaha. "Harusnya wartawan, memiliki fungsi kontrol Sosial dalam memberitakan sebuah hasil karya tulisnya harus berimbang sesuai UU Nomor 40 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalis itu baru namanya Jurnalis/wartawan yang benar...
Read more »

SMPN 27 Perkuat Karakter Siswa Melalui Kewirausahaan dan Anti Perundungan

-
Gambar
Program Sekolah Penggerak (PSP) dan implementasi kurikulum merdeka, membawa dampak signifikan bagi UPT SPF SMP Negeri 27 Makassar.  Pembelajaran dengan prinsip student centered learning dan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) memberi warna berbeda dalam pembentukan karakter siswa. Salah satunya adalah karakter mandiri dan kreatif melalui gelar karya P5 pada Market Day yang dihelat di halaman sekolah pada Selasa (28/5/2024). Kepala UPT SPF SMPN 27 Makassar, Nurdin, S. Pd, SH, M. Pd yang membuka kegiatan secara resmi mengingatkan guru agar senantiasa aktif mendampingi dan membimbing siswa. “Saya harapkan guru-guru agar senantiasa proaktif mendampingi anak-anak kita dalam menerapkan kurikulum merdeka”. Menurut Nurdin, pelaksanaan projek P5 memiliki banyak manfaat bagi siswa. “Dalam P5 ini banyak manfaat yang bisa dipetik. Anak-anak diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi secara mandiri” jelas Nurdin. Sejumlah tenda tenan tampak menyajikan berbagai jajanan makan...
Read more »

Ketua DPRD Malaka Dalang Aksi Kekerasan Terhadap Warga dan Aparat? Ini kronologis peristiwanya

-
Gambar
  Aksi kekerasan, hadang, lempar, dan pukul yang terjadi di ruas jalan sekitar Rumah Kuning Desa Haitimuk Kecamatan Weliman ternyata disinyalir ada bos besar yang mendalanginya. Apakah Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Bria Seran, SH dalang aksi kekerasan? Ini kronologis peristiwanya.  Data dan informasi yang diperoleh, aksi kekerasan yang terjadi di belakang Rumah Kuning Desa Haitimuk Kecamatan Weliman terkesan dibiarkan Ketua DPRD Malaka, Adrianus Bria Seran bersama Kapolsek Malaka Barat, Kapolsek Weliman dan Kapolsek Wewiku yang berada di sekitar tempat kejadian peristiwa (TKP).  Itulah sebabnya sebagaimana media lokal di Malaka, beberapa hari lalu melansir, Tim Kuasa Hukum Simon-Felix, Wilfridus Son Lau, SH, MH mensinyalir adanya aktor intelektual di balik aksi kekerasan yang menimpakan korban terhadap warga, personil TNI dan Polri. Aksi kekerasan hadang, lempar dan pukul dilakukan sekelompok pemuda yang mengkonsumsi minuman keras sejak Rabu, 27 Agustus 2024 pagi ...
Read more »