Aliansi Gerakan Rakyat Butta Salewangan kawal putusan MK dan isu lokal di Kabupaten Maros

-

 



Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh beberapa organisasi yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Butta Salewangang dalam mengawal berjalannya putusan MK dilakukan di beberapa titik yang terpusat di KPU dan DPRD Kabupaten Maros, Jumat 23/08/2025.


Beberapa organisasi yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Butta Salewangang terdiri dari Mahasiswa, Serikat Buruh, ormas dan Kepemudaan diantaranya HPPMI, HMI, Serikat Buruh FSPBI Maros, LKBH Maros, SEMMI, PMII, Kiwal Garuda Hitam, OI, BEM Pertanian UMMA, Labetta Revolusi dan Komit Maros. 


Pada penyelenggaraan aksi demonstrasi tersebut, Aliansi Gerakan Rakyat Butta Salewangang Kabupaten Maros melakukan orasinya yang dipusatkan di beberapa titik yaitu KPU, Poros Maros-Makassar dan tentunya DPRD Kabupaten Maros dengan membawa isu Nasional terkait runtuhnya demokrasi Indonesia mengenai PILKADA atas adanya RUU PILKADA yang akan disahkan menjadi UU serta oligarki politik yang terjadi dalam Negara Republik Indonesia. Selain itu, isu lokal yang ada di Kabupaten Maros mengenai Keterbukaan anggaran KPU terkait skema kotak kosong pilkada Maros, keterbukaan informasi mengenai peraturan daerah (perda) Literasi, juga kepastian akan disahkannya Perda Ketenagakerjaan, turut serta disuarakan dalam aksi demonstrasi tersebut.


Sehingga, dalam kesimpulan uraian tuntutan dalam aksi demonstrasi, Aliansi Gerakan Rakyat Butta Salewangang dengan Grand Issue ",Hancurkan Rezim Oligarki, tegakkan supremasi, dan selamatkan Demokrasi", menuntut beberapa hal, diantaranya;


1. Mendesak kepada DPR, Presiden serta kroni-kroni rezim oligarki untuk menghentikan pembahasan RUU PILKADA serta segera tunduk pada putusan MK. 

2. Mendesak KPU menerbitkan PKPU berdasarkan putusan MK. 

3. Demokratisasi proses legislasi di DPRD Maros. 

4. Transparansi anggaran KPU dengan skema kotak kosong. 

5. Pembahasan secara terbuka terkait Dewan Literasi. 

6. Mendesak pembahasan Perda Ketenagakerjaan Kab. Maros 


Dalam uraian tuntutan aksi tersebut, KPU dan DPRD Kabupaten Maros turut mengapresiasi gerakan yang dilakukan oleh Aliansi Gerakan Rakyat Butta Salewangang dan menerima dengan baik serta akan menindaklanjuti seluruh tuntutan oleh Aliansi yang akan ditembuskan langsung kepada Pemerintah Pusat Negara Indonesia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pemilik usaha Diskotik DA Club 41 di Sumsel berikan Klarifikasi atas pemberitaan yang merugikan dirinya

-
Gambar
  JAKARTA - Tanggapi pemberitaan di beberapa media Thomas salah satu pemilik Diskotik Darma Agung 41 (DA 41)Palembang merasa dirugikan dengan statement tersebut kepada media ketika di hubungi melalui telepon seluler mengutarakan kekesalannya dan memberikan klarifikasi pada Jumat (1/6/24). Beredar pemberitaan sebelumnya bahwa Diskotik DA Club 41 tidak memiliki ijin usaha pelaku hiburan malam!. Thomas pelaku usaha hiburan di Sumatera Selatan ini menjelaskan bahwa ijin usahanya jelas ada dan sudah berjalan bertahun-tahun artinya memiliki legalitas atau ijin resmi sebagai pelaku usaha hiburan dari pihak terkait. Dirinya merasa dirugikan dengan pemberitaan beberapa media yang asal muat tidak konfirmasi kebenarannya yang berdampak negatif buat saya selaku pemilik usaha. "Harusnya wartawan, memiliki fungsi kontrol Sosial dalam memberitakan sebuah hasil karya tulisnya harus berimbang sesuai UU Nomor 40 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalis itu baru namanya Jurnalis/wartawan yang benar...
Read more »

SMPN 27 Perkuat Karakter Siswa Melalui Kewirausahaan dan Anti Perundungan

-
Gambar
Program Sekolah Penggerak (PSP) dan implementasi kurikulum merdeka, membawa dampak signifikan bagi UPT SPF SMP Negeri 27 Makassar.  Pembelajaran dengan prinsip student centered learning dan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) memberi warna berbeda dalam pembentukan karakter siswa. Salah satunya adalah karakter mandiri dan kreatif melalui gelar karya P5 pada Market Day yang dihelat di halaman sekolah pada Selasa (28/5/2024). Kepala UPT SPF SMPN 27 Makassar, Nurdin, S. Pd, SH, M. Pd yang membuka kegiatan secara resmi mengingatkan guru agar senantiasa aktif mendampingi dan membimbing siswa. “Saya harapkan guru-guru agar senantiasa proaktif mendampingi anak-anak kita dalam menerapkan kurikulum merdeka”. Menurut Nurdin, pelaksanaan projek P5 memiliki banyak manfaat bagi siswa. “Dalam P5 ini banyak manfaat yang bisa dipetik. Anak-anak diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi secara mandiri” jelas Nurdin. Sejumlah tenda tenan tampak menyajikan berbagai jajanan makan...
Read more »

Ketua DPRD Malaka Dalang Aksi Kekerasan Terhadap Warga dan Aparat? Ini kronologis peristiwanya

-
Gambar
  Aksi kekerasan, hadang, lempar, dan pukul yang terjadi di ruas jalan sekitar Rumah Kuning Desa Haitimuk Kecamatan Weliman ternyata disinyalir ada bos besar yang mendalanginya. Apakah Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Bria Seran, SH dalang aksi kekerasan? Ini kronologis peristiwanya.  Data dan informasi yang diperoleh, aksi kekerasan yang terjadi di belakang Rumah Kuning Desa Haitimuk Kecamatan Weliman terkesan dibiarkan Ketua DPRD Malaka, Adrianus Bria Seran bersama Kapolsek Malaka Barat, Kapolsek Weliman dan Kapolsek Wewiku yang berada di sekitar tempat kejadian peristiwa (TKP).  Itulah sebabnya sebagaimana media lokal di Malaka, beberapa hari lalu melansir, Tim Kuasa Hukum Simon-Felix, Wilfridus Son Lau, SH, MH mensinyalir adanya aktor intelektual di balik aksi kekerasan yang menimpakan korban terhadap warga, personil TNI dan Polri. Aksi kekerasan hadang, lempar dan pukul dilakukan sekelompok pemuda yang mengkonsumsi minuman keras sejak Rabu, 27 Agustus 2024 pagi ...
Read more »