Jaga Netralitas ASN jelang Pilkada, Bawaslu Bone bersama KASN Diminta Periksa 5 Camat Yang Viral Foto Bersama Paslon Bupati Bone Asman Sulaiman - Akmal Pasluddin

-

 



Lima Camat di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) Viral di media sosial sedang foto bersama salah satu pasangan calon (paslon) bupati. 


Didalam foto tersebut, terlihat Lima camat  kompak memakai atasan putih saat foto bersama balon bupati Bone Andi Asman Sulaiman-Andi Akmal Pasluddin. 


Adapun kelima Camat tersebut yakni  Camat Bengo, Edy Syaputra Syam, Camat Dua Boccoe Emirat Amir, Camat Tanete Riattang Andi Denni, Camat Lapri Andi Bahar dan Camat Tanete Riattang Barat Hasna. 


Foto kelima camat tersebut terlihat bersama paslon Bupati dan Wakil Bupati Bone itu viral di media sosial, salah satunya di aplikasi WhatsApp.



Komisioner Bawaslu, Rozali Putra saat  dikonfirmasi terkait viralnya foto kelima camat tersebut, Rabu (28/8/2024) mengungkapkan pihaknya akan melakukan penelusuran mengenai foto tersebut



"Intinya bahwa informasi awal yang masuk terkait dugaan netralitas ASN yang terlihat dari foto beberapa camat di lokasi deklarasi akan kami tindak lanjuti dengan penelusuran," jelasnya.


Komisioner Bawaslu Bone, Rohzali Putra juga ikut memastikan kesesuaian antara dokumen fisik dan Sistem Informasi Pencalonan atau Silon.


Selain itu, di masa pendaftaran bakal cabup dan cawabup, Rohzali kembali mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa (Kades) bisa bersikap netral jelang Pilkada.


Sementara Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Bone, Nur Alim mengungkapkan pihaknya sudah mengeluarkan imbauan mengenai netralitas ASN



Kemarin kami sudah keluarkan imbauan terkait netralitas ASN, dan hari ini terdapat informasi awal dugaan pelanggaran netralitas ASN yang beredar di media sosial. Tim Bawaslu Bone akan melakukan penelusuran terkait informasi awal dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut” tegasnya. 


Selain itu ia mengungkapkan analisis keterlibatan ASN dalam pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bone juga telah disusun  Tim Hukum Bawaslu Bone Vivin Sanjaya bersama dengan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bone.


“Kami telah menyusun analisis dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut. Analisis hukum tersebut akan menjadi bahan rapat pleno yang akan dilakukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bone,” tandasnya



Terkait ketidak netralan yang terekam dalam sebuah foto dokumentasi bersama salah satu pasangan calon (Paslon) bupati Bone, diminta kepada instansi terkait yakni Bawaslu Bone, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar memeriksa keterlibatan kelima camat tersebut sehingga pilkada dapat berlangsung damai dan tetap terjaga kenetralannya.



Bagi ASN yang diketemukan berpolitik praktis atau tidak netral, sanksi jelas bisa dipidanakan. Dalam Undang-Undang Pilkada ada dua pasal yang mengatur tentang netralitas ASN yaitu pada Pasal 70 dan Pasal 71. Pasal 70 ayat (1) berbunyi dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan ASN, anggota Kepolisian RI, dan anggota TNI. Pelanggaran atas ketentuan tersebut, dikenakan sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak 6 juta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 189.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pemilik usaha Diskotik DA Club 41 di Sumsel berikan Klarifikasi atas pemberitaan yang merugikan dirinya

-
Gambar
  JAKARTA - Tanggapi pemberitaan di beberapa media Thomas salah satu pemilik Diskotik Darma Agung 41 (DA 41)Palembang merasa dirugikan dengan statement tersebut kepada media ketika di hubungi melalui telepon seluler mengutarakan kekesalannya dan memberikan klarifikasi pada Jumat (1/6/24). Beredar pemberitaan sebelumnya bahwa Diskotik DA Club 41 tidak memiliki ijin usaha pelaku hiburan malam!. Thomas pelaku usaha hiburan di Sumatera Selatan ini menjelaskan bahwa ijin usahanya jelas ada dan sudah berjalan bertahun-tahun artinya memiliki legalitas atau ijin resmi sebagai pelaku usaha hiburan dari pihak terkait. Dirinya merasa dirugikan dengan pemberitaan beberapa media yang asal muat tidak konfirmasi kebenarannya yang berdampak negatif buat saya selaku pemilik usaha. "Harusnya wartawan, memiliki fungsi kontrol Sosial dalam memberitakan sebuah hasil karya tulisnya harus berimbang sesuai UU Nomor 40 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalis itu baru namanya Jurnalis/wartawan yang benar...
Read more »

SMPN 27 Perkuat Karakter Siswa Melalui Kewirausahaan dan Anti Perundungan

-
Gambar
Program Sekolah Penggerak (PSP) dan implementasi kurikulum merdeka, membawa dampak signifikan bagi UPT SPF SMP Negeri 27 Makassar.  Pembelajaran dengan prinsip student centered learning dan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) memberi warna berbeda dalam pembentukan karakter siswa. Salah satunya adalah karakter mandiri dan kreatif melalui gelar karya P5 pada Market Day yang dihelat di halaman sekolah pada Selasa (28/5/2024). Kepala UPT SPF SMPN 27 Makassar, Nurdin, S. Pd, SH, M. Pd yang membuka kegiatan secara resmi mengingatkan guru agar senantiasa aktif mendampingi dan membimbing siswa. “Saya harapkan guru-guru agar senantiasa proaktif mendampingi anak-anak kita dalam menerapkan kurikulum merdeka”. Menurut Nurdin, pelaksanaan projek P5 memiliki banyak manfaat bagi siswa. “Dalam P5 ini banyak manfaat yang bisa dipetik. Anak-anak diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi secara mandiri” jelas Nurdin. Sejumlah tenda tenan tampak menyajikan berbagai jajanan makan...
Read more »

Ketua DPRD Malaka Dalang Aksi Kekerasan Terhadap Warga dan Aparat? Ini kronologis peristiwanya

-
Gambar
  Aksi kekerasan, hadang, lempar, dan pukul yang terjadi di ruas jalan sekitar Rumah Kuning Desa Haitimuk Kecamatan Weliman ternyata disinyalir ada bos besar yang mendalanginya. Apakah Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Bria Seran, SH dalang aksi kekerasan? Ini kronologis peristiwanya.  Data dan informasi yang diperoleh, aksi kekerasan yang terjadi di belakang Rumah Kuning Desa Haitimuk Kecamatan Weliman terkesan dibiarkan Ketua DPRD Malaka, Adrianus Bria Seran bersama Kapolsek Malaka Barat, Kapolsek Weliman dan Kapolsek Wewiku yang berada di sekitar tempat kejadian peristiwa (TKP).  Itulah sebabnya sebagaimana media lokal di Malaka, beberapa hari lalu melansir, Tim Kuasa Hukum Simon-Felix, Wilfridus Son Lau, SH, MH mensinyalir adanya aktor intelektual di balik aksi kekerasan yang menimpakan korban terhadap warga, personil TNI dan Polri. Aksi kekerasan hadang, lempar dan pukul dilakukan sekelompok pemuda yang mengkonsumsi minuman keras sejak Rabu, 27 Agustus 2024 pagi ...
Read more »