Debat perdana sebagai tahapan dalam Pilkada Malaka 2024 menyisakan perdebatan lanjutan di ruang publik. Perdebatan ini bermula ketika Calon Bupati Dr. Simon Nahak, SH.,MH.,(SN) menyentil sewa rumah pribadi sebagai rumah jabatan yang pernah dilakukan oleh Calon Bupati dr. Stefanus Bria Seran, M.PH.,(SBS). Sentilan itu sontak direspon Calon Bupati SBS dengan nada tinggi dan menyebut Calon Bupati SN sudah menghabiskan 3 Miliar sedangkan dirinya hanya menghabiskan 500 juta saja.
Tensi panas itu berlanjut ke ruang publik yang akhirnya memicu mantan aktivis ini angkat bicara. Roby Koen menjelaskan jika Rumah Jabatan/Rujab mulai dibangun saat Sekretaris Daerah (Sekda) saat itu, Donatus Bere menjadi Pj. Bupati Malaka.
'Seingat saya, kontraktornya di PHK saat itu, Lalu sempat dilanjutkan pada masa kepemimpinan SBS.' Ujar Alumnus Unitri Malang ini.
Dirinya melanjutkan, Dua Rujab ini kemudian digunakan sebagai Kantor Dinas pada masa kepemimpinan SBS. Rujab 02 dipakai oleh Badan Keuangan Daerah dan Rujab 01 dipakai oleh Dinas Pertanian sebagai kantor.
'Lalu, pada masa kepemimpinan SN, kedua rujab ini selain direnovasi, ada penambahan item pekerjaan, antara lain : pemasangan paving block, pembuatan pagar dan nama rujabnya, jalan masuknya dibuat rabat beton, pemasangan lampu taman, penambahan bangunan di bagian samping dan belakang, dan pengadaan semua interior dalam rumah jabatan.'
Jadi, lanjut mantan sekjend PMKRI Malang ini, 'siapa yang bisa hitung silahkan hitung. Sekalipun menghabiskan 3 miliar untuk dua Rumah Jabatan. Tetapi asas manfaatnya terpenuhi. Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya sampai dengan 5 periode pun masih bisa memakai Rujab yang sama karena semuanya sudah lengkap. 3 miliar untuk dipakai beberapa periode ke depan.'
'Itu jauh lebih baik ketimbang menggunakan 500 juta untuk renovasi rumah sendiri sebagai Rujab, karena setelah selesai masa jabatan, Rujab itu beralih fungsi menjadi rumah sendiri.'
'Perbedaanya jelas, SBS mengambil keuntungan penuh dari renovasi yang nilainya 500 juta, sedangkan SN tidak mengambil keuntungan sepeserpun dari renovasi dua Rujab yang nilainya 3 miliar.' Ulasnya panjang lebar.
'Uang 3 miliar untuk bereskan rumah jabatan itu sama dengan membereskan urusan 30 - 40 tahun. Lebih baik ketimbang 500 juta tetapi setelah 5 tahun, nilai manfaatnya hilang karena bukan aset pemerintah daerah.' pungkasnya.(Tim)
