APBK/ADD/DPW LHI lampung resmi laporkan abdesi kecamatan Ulu belu ke kejari tanggamus

-

 



Lampung/Https//Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Hukum Indonesia (DPW LHI) Lampung, melaporkan APDESI Kecamatan Ulu Belu ke Kejari Tanggamus. Rabu 18/12/2024 Hal ini seperti disampaikan oleh Ketua DPW Lampung, Tri Agus Wantoro, SE kepada Media ini.


Disampaikan oleh Tri Agus bahwa pihaknya telah melaporkan secara Resmi Kepengurusan APDESI Kecamatan Ulu Belu ke Kejari Tanggamus Karena terindikasi lakukan Pungli dan kegiatan yang mengarah ke gratifikasi.Hari ini kami dari DPW LHI Lampung, resmi melaporkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara APDESI Kecamatan Ulu Belu.Kami menilai apa yang telah dilakukan oleh APDESI Kecamatan Ulubelu berpotensi ke arah Pungli dan Gratifikasi. Ujar Tri Agus, Rabu (18/12).


Masih dikatakan oleh Ketua LHI DPW Lampung ini bahwa dugaan pungli yang berpotensi membocorkan keuangan Dana Desa (DD/ADD) serta keuangan negara ini telah berlangsung selama hampir dua tahun terakhir.paparnya


Sejak Tahun 2023, APDESI Kecamatan Ulu Belu disinyalir telah melakukan pungutan sebesar Rp. 50.000.000,-/ Tahun/Pekon dan Rp. 15.000.000,-Tahun/Pekon untuk Koordinasi APH, dimana Anggota APDESI terdiri dari 16 Pekon.jika dihitung-hitung hampir 2 Miliar Rupiah, selama 2 Tahun ini Dana Desa (DD/ADD) berhasil dikeruk oleh APDESI kecamatan ulu Belu dari 16 Pekon dengan alasan untuk Koordinasi APH dam Media. Lanjutnya


LHI DPW Lampung Siap Kawal Perkara Hingga Tuntas


Aktifis yang selama ini fokus memerangi Korupsi ini pun menegaskan bahwa usai melaporkan perkara ini pihaknya akan fokus dan terus mengawal perkara ini hingga Tuntas.Terhadap Laporan ini, kami akan terus Kawal hingga tuntas.


Harapan kami, Semoga Kejari Tanggamus, bisa segera memproses laporan Kami, dan semoga kedepan tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini yang berpotensi merugikan keuangan negara. Pungkas Tri Agus


Seperti diketahui, Perkara Dugaan Pungli dan gratifikasi ini bermula dari adanya laporan masyarakat, dimana saat ini masyarakat merasakan keresahan karena adanya dugaan pungli dan gratifikasi yang mengatasnamanakan untuk Aparat Penegak Hukum (APH)


Kini Setelah adanya laporan ini, diharapkan bisa menjadikan pembelajaran bagi APDESI Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Tanggamus agar menjadi lebih baik dalam melakukan tugasnya dalam lakukan bangunan pekon/desa yang ada di Kabupaten Tanggamus.red


Aswan hadi

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pemilik usaha Diskotik DA Club 41 di Sumsel berikan Klarifikasi atas pemberitaan yang merugikan dirinya

-
Gambar
  JAKARTA - Tanggapi pemberitaan di beberapa media Thomas salah satu pemilik Diskotik Darma Agung 41 (DA 41)Palembang merasa dirugikan dengan statement tersebut kepada media ketika di hubungi melalui telepon seluler mengutarakan kekesalannya dan memberikan klarifikasi pada Jumat (1/6/24). Beredar pemberitaan sebelumnya bahwa Diskotik DA Club 41 tidak memiliki ijin usaha pelaku hiburan malam!. Thomas pelaku usaha hiburan di Sumatera Selatan ini menjelaskan bahwa ijin usahanya jelas ada dan sudah berjalan bertahun-tahun artinya memiliki legalitas atau ijin resmi sebagai pelaku usaha hiburan dari pihak terkait. Dirinya merasa dirugikan dengan pemberitaan beberapa media yang asal muat tidak konfirmasi kebenarannya yang berdampak negatif buat saya selaku pemilik usaha. "Harusnya wartawan, memiliki fungsi kontrol Sosial dalam memberitakan sebuah hasil karya tulisnya harus berimbang sesuai UU Nomor 40 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalis itu baru namanya Jurnalis/wartawan yang benar...
Read more »

SMPN 27 Perkuat Karakter Siswa Melalui Kewirausahaan dan Anti Perundungan

-
Gambar
Program Sekolah Penggerak (PSP) dan implementasi kurikulum merdeka, membawa dampak signifikan bagi UPT SPF SMP Negeri 27 Makassar.  Pembelajaran dengan prinsip student centered learning dan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) memberi warna berbeda dalam pembentukan karakter siswa. Salah satunya adalah karakter mandiri dan kreatif melalui gelar karya P5 pada Market Day yang dihelat di halaman sekolah pada Selasa (28/5/2024). Kepala UPT SPF SMPN 27 Makassar, Nurdin, S. Pd, SH, M. Pd yang membuka kegiatan secara resmi mengingatkan guru agar senantiasa aktif mendampingi dan membimbing siswa. “Saya harapkan guru-guru agar senantiasa proaktif mendampingi anak-anak kita dalam menerapkan kurikulum merdeka”. Menurut Nurdin, pelaksanaan projek P5 memiliki banyak manfaat bagi siswa. “Dalam P5 ini banyak manfaat yang bisa dipetik. Anak-anak diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi secara mandiri” jelas Nurdin. Sejumlah tenda tenan tampak menyajikan berbagai jajanan makan...
Read more »

Ketua DPRD Malaka Dalang Aksi Kekerasan Terhadap Warga dan Aparat? Ini kronologis peristiwanya

-
Gambar
  Aksi kekerasan, hadang, lempar, dan pukul yang terjadi di ruas jalan sekitar Rumah Kuning Desa Haitimuk Kecamatan Weliman ternyata disinyalir ada bos besar yang mendalanginya. Apakah Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Bria Seran, SH dalang aksi kekerasan? Ini kronologis peristiwanya.  Data dan informasi yang diperoleh, aksi kekerasan yang terjadi di belakang Rumah Kuning Desa Haitimuk Kecamatan Weliman terkesan dibiarkan Ketua DPRD Malaka, Adrianus Bria Seran bersama Kapolsek Malaka Barat, Kapolsek Weliman dan Kapolsek Wewiku yang berada di sekitar tempat kejadian peristiwa (TKP).  Itulah sebabnya sebagaimana media lokal di Malaka, beberapa hari lalu melansir, Tim Kuasa Hukum Simon-Felix, Wilfridus Son Lau, SH, MH mensinyalir adanya aktor intelektual di balik aksi kekerasan yang menimpakan korban terhadap warga, personil TNI dan Polri. Aksi kekerasan hadang, lempar dan pukul dilakukan sekelompok pemuda yang mengkonsumsi minuman keras sejak Rabu, 27 Agustus 2024 pagi ...
Read more »